BOMBANA – 13 – April -2026,Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bombana menjadi saksi berlangsungnya dialog yang konstruktif antara pihak pemerintah dan elemen masyarakat. Kepala Bidang (Kabid) BKD Bombana, Bapak Syahrul, menerima kunjungan dari Tim Anti Penindasan Rakyat Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam suasana yang hangat dan jauh dari kesan kaku.
Penerimaan yang Humanis
Kedatangan tim yang bermaksud menyampaikan aspirasi serta meminta klarifikasi terkait sejumlah sengketa yang tengah dikawal ini disambut langsung oleh Syahrul. Berbeda dengan kesan birokrasi yang sering dianggap tertutup, Syahrul justru menunjukkan sikap humanis dan terbuka. Hal ini menciptakan ruang diskusi yang sehat dan kondusif bagi kedua belah pihak.
“Kami sangat mengapresiasi cara Bapak Syahrul menyambut kami. Sikap beliau sangat bersahabat, menunjukkan bahwa pejabat publik memang seharusnya menjadi pelayan masyarakat yang mau mendengar,” ujar salah satu perwakilan tim.
Transparansi dan Profesionalisme
Dalam pertemuan tersebut, fokus utama pembahasan adalah permintaan klarifikasi mengenai masalah sengketa yang tengah menjadi perhatian publik. Menanggapi hal itu, Syahrul memberikan penjelasan secara gamblang, transparan, dan sangat profesional.
“Dokumen Pengalihan Hak Atas Tanah Untuk Pembayaran Pajak PBB di Lokasi Tanah Tersebut, sudah di Masukan ke BKD KABUPATEN BOMBANA. Namun Dokumen Tersebut di Hold dan Tidak Lanjut Proses Administrasi, di karenakan Proses Tanah Tersebut Masih Dalam Penguasaan Oleh Saudari ibu HARMIANI dan sudah di Membayarkan Pajak atau PBB Sejak Dari Tahun 2007 Hingga Sampai Sekarang.
Ujar Kabid BKD Kabupaten KONAWE”
Setiap poin pertanyaan yang diajukan oleh Tim Anti Penindasan Rakyat Sultra dijawab dengan data dan rujukan regulasi yang jelas. Tidak ada yang ditutup-tutupi, mencerminkan komitmen BKD Bombana dalam menjaga integritas dan akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintahan.
Komitmen Pelayanan
Langkah yang ditunjukkan oleh Kabid BKD ini diharapkan menjadi standar baru dalam pola komunikasi antara pejabat daerah dan lembaga swadaya masyarakat maupun kelompok aktivis. Dengan mengedepankan dialog daripada konfrontasi, setiap permasalahan sengketa dapat dicarikan solusi atau titik terang berdasarkan aturan yang berlaku.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan kesepahaman bersama untuk terus mengawal jalannya pemerintahan di Kabupaten Bombana agar tetap berada pada koridor keadilan dan transparansi demi kepentingan rakyat banyak.
