KENDARI, [19 September 2026 ] – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Kendari merespons keras pernyataan Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, terkait instruksi penertiban terpadu yang mengancam akan “menyikat” para pedagang dan pengecer Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi
Ketua PC PMII kota Kendari menilai, langkah represif yang hanya menyasar pedagang kecil di hilir merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam mengurai akar masalah kelangkaan dan antrean panjang di sejumlah SPBU.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Kendari memberikan tenggat waktu selama 5 hari bagi para pengecer BBM subsidi untuk menghabiskan stok dagangannya sebelum dilakukan penertiban berskala besar
Menyikapi hal tersebut, PC PMII Kota Kendari menegaskan tiga poin tuntutan utama sebagai berikut:
1. Tolak Pengambinghitaman Pedagang Eceran Kecil
PC PMII menilai maraknya pengecer bensin botolan maupun Pertamini merupakan dampak dari lemahnya sistem distribusi, bukan penyebab utama kelangkaan BBM. Pemerintah Kota Kendari diminta untuk tidak menutup mata terhadap aspek isi piring nasi masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya dari sektor informal ini. Penertiban tanpa adanya solusi alternatif atau pembinaan ekonomi dinilai hanya akan menambah angka kemiskinan baru di Kota Kendari.
2. Bongkar Praktik Kongkalikong di SPBU dan Berantas Mafia Pelangsir
PC PMII Kota Kendari menegaskan bahwa kebocoran BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar bersumber langsung dari hulu penyaluran, yaitu di area SPBU. Aktivitas para “pelangsir” menggunakan tangki modifikasi atau pengisian berulang secara bebas merupakan rahasia umum yang mustahil terjadi tanpa adanya pembiaran atau kerja sama dari oknum petugas SPBU.PMII menuntut Pemkot Kendari, aparat penegak hukum (APH), dan Pertamina Patra Niaga tidak tebang pilih. Tindakan hukum yang tegas jangan hanya tajam kepada rakyat kecil penjual botolan, melainkan harus berani mencabut izin operasi SPBU-SPBU nakal yang menjadi sarang mafia penimbun BBM skala besar.
3. Tuntut Transparansi Kuota Daerah dan Optimalisasi Digitalisasi Distribusi
Daripada menghabiskan energi untuk menertibkan hilir, PMII mendorong Pemerintah Kota Kendari berfokus pada perbaikan tata kelola jangka panjang. Pemkot dituntut transparan mengenai realisasi kuota BBM untuk Kota Kendari dan aktif mendesak BPH Migas serta pemerintah pusat guna menambah pasokan jika kuota saat ini memang sudah tidak mencukupi kebutuhan riil daerah.Selain itu, PMII meminta optimalisasi pengawasan berbasis digital (seperti ketegasan sistem QR Code dan pencatatan nomor pelat kendaraan secara ketat) guna menghentikan modus operandi pengisian berulang yang memperparah kemacetan di sekitar area SPBU.
” Ketua Cabang PC PMII Kota Kendari: ” kami sangat mendukung penegakan aturan di kota Kendari,akan tetapi jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah kepada pedagang eceran kecil, sementara tumpul ke atas kepada para pemilik SPBU nakal dan mafia penimbun skala besar yang mengeruk keuntungan di atas penderitaan rakyat.
Antren mengular Berjam jam ini Merugikan waktu produktif, warga supir , angkutan umum dan pelaku UMKM, Jika Pemkot Kendari hanya fokus menyikat pedagang kecil tanpa menyentuh akar masalahnya di SPBU, maka PC PMII Kota Kendari siap mengawal isu ini dan turun ke jalan bersama masyarakat,” tegas [ Muh Rahmat Almubaraq Ketua PC PMII Kota Kendari],
PC PMII Kota Kendari akan terus memantau jalannya proses penertiban ini dan membuka ruang dialog bersama instansi terkait guna memastikan hak-hak ekonomi masyarakat kecil tetap terlindungi di tengah sengkarut masalah energi di Kota Lulo.
