KONAWE SELATAN – Dugaan tindak penganiayaan yang melibatkan seorang oknum Kepala Desa Aopa, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, terhadap seorang mahasiswa berinisial F memicu sorotan publik. Peristiwa yang terjadi pada Jumat, 24 Juli 2026 sekitar pukul 07.00 WITA itu dinilai tidak hanya menyangkut dugaan tindak pidana kekerasan, tetapi juga diduga berkaitan dengan dinamika pelaporan dugaan korupsi Dana Desa Aopa yang telah lama bergulir.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban yang merupakan mahasiswa sekaligus warga Desa Aopa saat itu baru selesai beraktivitas di area SPBU Pertamina Aopa dan hendak pulang ke rumah. Namun, saat melintas, korban diduga diteriaki dengan kata-kata yang tidak pantas oleh oknum kepala desa. Tidak hanya itu, menurut keterangan sejumlah saksi, oknum tersebut juga diduga menunjuk korban menggunakan senjata tajam sehingga memicu ketegangan.
Merasa diperlakukan secara tidak wajar, korban kemudian menghampiri oknum kepala desa untuk mempertanyakan alasan tindakan tersebut. Akan tetapi, situasi justru memanas.
Berdasarkan keterangan yang diperoleh, sesaat setelah korban mendekat, oknum kepala desa diduga langsung melakukan tindakan penganiayaan terhadap korban hingga memicu keributan di lokasi.
Beruntung, sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi segera melerai keduanya sehingga insiden tersebut tidak berkembang menjadi bentrokan yang lebih besar.
Peristiwa ini menjadi perhatian masyarakat karena diduga tidak berdiri sendiri. Sejumlah warga menilai insiden tersebut berkaitan dengan sikap kritis korban yang selama ini aktif mengawal dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa Aopa Tahun Anggaran 2019–2025.
Korban diketahui merupakan salah satu pemuda yang beberapa kali terlibat dalam aksi demonstrasi bersama masyarakat untuk mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa Aopa. Dalam berbagai aksi tersebut, warga mempertanyakan dugaan ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban (LPJ) dengan kondisi pembangunan dan penggunaan anggaran yang ditemukan di lapangan.
Atas peristiwa tersebut, masyarakat meminta aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan secara profesional, objektif, dan transparan. Warga menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sehingga tidak boleh ada perlakuan istimewa meskipun pihak yang diduga terlibat merupakan seorang kepala desa.
Selain mengusut dugaan penganiayaan, masyarakat juga berharap aparat dapat mendalami motif yang melatarbelakangi peristiwa tersebut, termasuk apabila terdapat kaitan dengan aktivitas pelaporan dugaan tindak pidana korupsi yang selama ini disuarakan warga.
Warga menilai penanganan perkara ini akan menjadi ujian bagi komitmen aparat penegak hukum dalam menegakkan prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum.
