KENDARI, 24 September 2026 – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Kendari mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari untuk bersikap adil dan tidak tebang pilih dalam mengatasi karut-marut antrean Bahan Bakar Minyak (BBM). PMII meminta Pemkot tidak hanya berfokus menyasar pedagang bensin eceran dan Pertamini, melainkan berani menindak tegas seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) nakal yang menjadi akar masalah penyalahgunaan distribusi BBM subsidi.
Pernyataan ini merespons langkah masif Pemkot Kendari bersama Satpol PP yang belakangan gencar melakukan penertiban terhadap ratusan lapak pengecer bensin di jalan-jalan protokol, termasuk di sekitar kawasan SPBU Anduonohu.
Ketua Cabang PMII Kota Kendari Rahmat Almubaraq menegaskan bahwa menertibkan pedagang kecil di tingkat hilir tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar jika kebocoran di tingkat hulu (SPBU) dibiarkan. PMII mengendus adanya indikasi kuat praktik manipulasi, mulai dari penyalahgunaan QR Code/barcode subsidi hingga kongkalikong dengan para pelangsir BBM yang memicu antrean mengular panjang setiap harinya di 15 SPBU se-Kota Kendari.
Kami mendukung upaya penegakan hukum berdasarkan Perda, tetapi Pemkot Kendari jangan menutup mata terhadap apa yang terjadi di dalam pagar SPBU.
Mengapa antrean tetap parah? Karena ada oknum SPBU nakal yang melayani pembelian ilegal dan menyalahgunakan barcode subsidi. Jelas ini merugikan masyarakat luas,” ujar perwakilan PC PMII Kota Kendari.
Menyikapi situasi tersebut, PC PMII Kota Kendari mengeluarkan tiga tuntutan utama kepada Pemkot Kendari dan pihak terkait:
Tertibkan SPBU Nakal Secara Total: Mendesak Wali Kota Kendari dan aparat penegak hukum untuk mengaudit serta menindak tegas manajemen SPBU yang terbukti melayani pelangsir atau memanipulasi kuota QR Code BBM bersubsidi.
Audit Transparansi Rantai Distribusi: Meminta PT Pertamina dan Pemkot Kendari membuka data alur distribusi BBM dari depot pengisian hingga ke 15 SPBU di Kota Kendari guna memastikan tidak ada kuota masyarakat yang diselewengkan.
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Meminta Pemkot Kendari memberikan solusi konkret pasca-penertiban bagi para pedagang eceran kecil, agar kebijakan penertiban tidak mengorbankan mata pencaharian masyarakat tanpa adanya alternatif yang jelas.
PMII Kota Kendari menegaskan akan terus mengawal isu ini dan tidak ragu untuk turun ke jalan apabila Pemkot Kendari hanya berani menertibkan masyarakat kecil di jalanan, namun gentar menindak mafia BBM dan pengusaha SPBU yang nakal
