KENDARI — Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) menyoroti kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Yayasan Darul Mukhlisin, Jalan Lorong Mekar 2 sejak tahun 2007_2026, Di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Ketua Komisi Politik dan Kebijakan Publik PB HMI MPO, Indra Dapa Saranani, mendesak Pemerintah Kota Kendari serta Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Tenggara untuk segera turun tangan memberikan perhatian nyata terhadap lembaga pendidikan tersebut.
Yayasan Darul Mukhlisin yang dipimpin oleh KH. Jamaludin, S.Ag., M.Pd.I ini menaungi sejumlah satuan pendidikan, di antaranya:
MA Darul Mukhlisin (dipimpin Kepala Madrasah Wa Haya, S.Sos.I., Gr)
MTs Darul Mukhlisin (dipimpin Abdul Rapid, S.Ag., M.Ag)
MI Pesdin (dipimpin Ali Syawaludi, S.Pd., Gr)
Program Tahfidz (dibina oleh KH. M. Sabir, M.Hi dengan wakil pembina Ustaz Isal Muh. Faisal Arsad, L.C.)
Menurut Indra, yayasan ini memegang peranan krusial karena menampung lebih dari 530 siswa yang sedang menempuh pendidikan, termasuk di dalamnya anak-anak yatim piatu serta masyarakat dari berbagai kalangan. Dengan jumlah peserta didik yang cukup besar, kondisi fasilitas dan ruang belajar dinilai memerlukan intervensi segera dari pemerintah.
“Kami minta Pemkot Kendari dan Kemenag Sultra segera turun melihat kondisi Yayasan Darul Mukhlisin. Di sana ada lebih dari 530 siswa yang sedang menempuh pendidikan, termasuk anak yatim piatu. Mereka membutuhkan fasilitas pendidikan yang layak agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik,” tegas Indra, Jumat (21/8).
Lebih lanjut, PB HMI MPO meminta agar pemerintah tidak hanya memfokuskan perhatian pada sekolah-sekolah yang sudah memiliki fasilitas mapan. Lembaga pendidikan yang merangkul anak-anak kurang mampu dan yatim piatu juga dinilai berhak mendapatkan porsi perhatian yang adil demi mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan.
Pihaknya mendorong Pemkot Kendari dan Kemenag Sultra untuk segera melakukan peninjauan langsung serta pendataan komprehensif terhadap kebutuhan mendesak di lapangan, mulai dari perbaikan fasilitas bangunan, ruang kelas, hingga pengadaan buku serta perlengkapan belajar.
“Kami berharap pemerintah segera turun ke lapangan dan melihat langsung kondisi Yayasan Darul Mukhlisin. Mereka adalah generasi Kota Kendari yang harus diperhatikan hak pendidikannya,” pungkas Indra.
