KONAWE 30 April 2026 Pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Konawe kini tengah menjadi sorotan tajam. Pasalnya, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024 mengungkap sejumlah temuan kerugian negara yang nilainya sangat fantastis.
Temuan tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari kekurangan volume pekerjaan fisik hingga pengadaan barang yang diduga tidak sesuai spesifikasi.
Rincian Temuan BPK PERWAKILAN SULAWESI TENGGARA TA 2024 di Dikbud Konawe
Berdasarkan data yang Dihimpun, terdapat lima Poin krusial yang menjadi catatan merah bagi instansi tersebut.
1.Belanja Modal Bahan Perpustakaan. Kekurangan volume pada pekerjaan ini mencapai angka sebesar Rp.28.535.746
2.Belanja Modal Peralatan dan Mesin Ditemukan kekurangan volume senilai Rp130.598.899.
3.Jasa Konsultasi Konstruksi, Pembayaran ditemukan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp30.765.000.
4.Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang belum terselesaikan senilai Rp45.569.712.
5.Perjalanan Dinas Terdapat pembayaran yang melebihi pagu anggaran sebesar Rp19.401.000.
Pejabat Terkait Saling Lempar Tanggung Jawab
Ironisnya, saat tim media melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe, Kadis justru mengarahkan awak media untuk menemui pejabat KABID KEBUDAYAAN Dimana teknis yang dianggap lebih memahami persoalan tersebut.
Namun, upaya konfirmasi Terhadap Kabid kebudayaan kabupaten Konawe Yang pada saat tahun anggaran berjalan menjabat sebagai Kabag Program juga tidak membuahkan hasil.
Hingga berita ini di Terbitkan, Kabid Kebudayaan tersebut masih sulit untuk ditemui maupun dikonfirmasi via telepon.
FORMADES Sultra AkanSegera Lapor ke Kejaksaan Tinggi
Menanggapi carut-marut pengelolaan anggaran dan sikap tertutup pejabat Dikbud Konawe, Forum Membangun Desa (FORMADES) Sulawesi Tenggara mengambil langkah tegas.
Pihak FORMADES menyatakan tidak akan tinggal diam melihat potensi kerugian negara yang mencapai puluhan miliar rupiah tersebut.
“Kami melihat ada indikasi ketidakseriusan dalam mempertanggungjawabkan temuan BPK ini.
Oleh karena itu, dalam waktu dekat FORMADES Sultra akan melayangkan laporan Resmi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut,” tegas Ketua DPD FORMADES SULAWESI TENGGARA.
FORMADES mendesak agar aparat penegak hukum segera memanggil pihak-pihak terkait, termasuk mantan pejabat bagian program yang kini menjabat sebagai Kabid, untuk dimintai keterangan demi tegaknya supremasi hukum di Bumi Konawe Yang Bersahaja
