KENDARI 10 September 2026– Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Kendari menyoroti tajam krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite yang memicu antrean mengular panjang di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Kendari.
Ketua PC PMII Kota Kendari Rahmat Almubaraq ,,,menilai fenomena kelangkaan ini bukan sekadar akibat Panic Buying, melainkan cermin dari lemahnya pengawasan aparat dan pihak terkait, yang memicu dugaan kuat adanya praktik “kongkalikong” antara oknum pegawai SPBU dengan para mafia pelangsir.Dampak dari pembiaran ini dinilai sudah sangat menyengsarakan masyarakat kecil.
Jika stok disebut aman tetapi masyarakat tetap kesulitan memperoleh BBM, maka pemerintah wajib menjelaskan di mana
letak persoalannya,,Apakah masalahnya berada pada distribusi ,,,, terjadi ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan ,,,, terjadi pergeseran besar konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi,,, pengawasan di SPBU berjalan efektif / Tidak Dan ketika ada persoalan lain yang selama ini tidak terlihat oleh masyarakat Semua pertanyaan itu harus dijawab secara terbuka !!!
Penyelewengan Pertalite di SPBU telah merusak tatanan ekonomi warga karena memicu disparitas harga eceran yang sangat tinggi, di mana harga di tingkat warung atau Pertamini melonjak drastis hingga menyentuh Rp15.000 per liter.
Padahal, harga resmi subsidi yang ditetapkan pemerintah jauh di bawah angka tersebut.”Ini sudah tidak bisa dibiarkan. Warga harus antre berjam-jam di SPBU demi Pertalite, sementara di luar SPBU, para pengecer dadakan menjualnya dengan harga selangit mencapai Rp15.000 per liter.
Kondisi ini membuktikan sistem pengawasan jebol dan ada ruang pembiaran bagi oknum pegawai SPBU yang bermain mata dengan pelangsir demi keuntungan pribadi,” tegas Ketua PC PMII Kota Kendari dalam keterangan tertulisnya.
Tuntutan Tegas PC PMII Kota Kendari:
Merespons jeritan masyarakat dan ketimpangan harga yang makin mencekik, PC PMII Kota Kendari mengeluarkan manifesto tuntutan:
Sanksi Pencabutan Izin SPBU: Mendesak Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi untuk melakukan audit investigatif dan mencabut izin operasi SPBU di Kota Kendari yang terbukti memprioritaskan pelangsir dan melakukan pungutan liar dari pengisian jerigen atau tangki modifikasi.
Berantas Mafia Pelangsir: Mendesak Polresta Kendari dan Polda Sultra untuk segera melakukan operasi penertiban di lapangan terhadap para mafia pelangsir serta menindak tegas oknum SPBU secara hukum agar memberikan efek jera hukum yang nyata.
Tertibkan Harga Eceran: Meminta Pemerintah Kota Kendari melalui instansi terkait untuk turun ke lapangan menertibkan disparitas harga Pertalite eceran di warung-warung yang sudah melambung tidak wajar.
Pemerintah harus berani membuka data.Berapa alokasi BBM subsidi untuk wilayah Kendari , Realisasi penyaluran, Berapa Kebutuhan masyarakat, SPBU Mana yang mengalami antrian paling Parah , dan Apakha Distribusi antara SPBU Sudah proposional !!!
Dan utama nya adalah , mengapa masyarakat masih sulit mendapatkan BBM ketika pemerintah menyatakan stok tersedia ,,Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk permusuhan kepada pemerintah,, Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Ketua PC PMII Kota Kendari Muh Rahmat Almubaraq,,,menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh isu ini demi membela hak-hak masyarakat ,Jangan ukur penderitaan rakyat hanya dari panjangnya antrean. Tetap liatlah seberapa banyak waktu dan penghasilan yang hilang di dalamnya,,
