KONAWE SELATAN – Presiden GANTARA Sultra–Indonesia, Angriysultra, menyoroti rencana Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan terkait usulan pinjaman PEN senilai Rp200 miliar.
Angriysultra menilai rencana tersebut perlu dikaji secara transparan dan komprehensif karena pinjaman daerah dapat menambah kewajiban fiskal yang harus dipertanggungjawabkan dalam APBD.
“Kami mempertanyakan urgensi pinjaman Rp200 miliar tersebut. Pemda harus menjelaskan secara terbuka untuk apa dana itu digunakan, bagaimana skema pengembaliannya, serta sejauh mana kemampuan fiskal daerah menanggung kewajiban tersebut,” tegas Angriysultra.
Menurut GANTARA Sultra–Indonesia, pembangunan memang penting, tetapi kebijakan pembiayaan pembangunan harus mempertimbangkan kemampuan APBD, manfaat bagi masyarakat, skala prioritas, dan keberlanjutan fiskal daerah.
Angriysultra juga meminta DPRD Konawe Selatan tidak terburu-buru memberikan persetujuan sebelum seluruh dokumen perencanaan, kajian kemampuan keuangan daerah, dan skema pengembalian pinjaman dibuka kepada publik.
“Kebijakan pembangunan harus setara dengan kemampuan daerah. Jangan sampai pembangunan hari ini justru menjadi beban fiskal masyarakat Konawe Selatan di masa mendatang.”
