Kendari – Lembaga Pergerakan Rakyat Sultra menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggarasebagai bentuk desakan terhadap aparat penegak hukum agar segera mengusut dugaan praktik jual beli ijazah yang diduga melibatkan salah satu dewan pendiri Institut Agama Islam Rawa Aopa,13/5/2026.
Dalam aksi tersebut, massa aksi membawa sejumlah tuntutan agar pihak kejaksaan melakukan penyelidikan secara transparan dan profesional terhadap dugaan praktik yang dinilai mencederai dunia pendidikan di Sulawesi Tenggara. Lembaga Pergerakan Rakyat Sultra menilai, apabila dugaan tersebut benar terjadi, maka hal itu merupakan bentuk pelanggaran serius yang merusak integritas lembaga pendidikan dan merugikan masyarakat.
Koordinator aksi menyampaikan bahwa pendidikan seharusnya menjadi ruang mencetak sumber daya manusia yang berintegritas, bukan justru dijadikan alat untuk memperoleh keuntungan melalui praktik-praktik ilegal. Oleh karena itu, pihaknya meminta aparat penegak hukum untuk tidak tinggal diam terhadap persoalan tersebut.
“Aktivitas dugaan jual beli ijazah ini tidak boleh dianggap sepele. Jika benar terjadi, maka ini merupakan bentuk penghancuran terhadap marwah pendidikan dan harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas perwakilan massa aksi dalam orasinya.
Aksi demonstrasi yang berlangsung di halaman kantor Kejati Sultra itu berjalan dengan tertib dan kondusif. Massa aksi diterima langsung oleh pihak yang mewakili bidang hukum di lingkungan Kejati Sultra untuk menyampaikan aspirasi dan dokumen tuntutan yang dibawa oleh demonstran.
Pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara disebut menerima aspirasi massa dengan terbuka dan berjanji akan menindaklanjuti laporan serta tuntutan yang disampaikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Selama jalannya aksi, situasi terpantau aman tanpa adanya gesekan maupun insiden antara massa aksi dengan aparat keamanan maupun pihak kepolisian yang melakukan pengawalan di lokasi kegiatan. Massa aksi juga membubarkan diri secara tertib setelah penyampaian aspirasi selesai dilakukan.
Lembaga Pergerakan Rakyat Sultra menegaskan akan terus mengawal persoalan ini demi tegaknya supremasi hukum dan keadilan bagi dunia pendidikan tinggi di Sulawesi Tenggara dan demi Menjaga Kepercayaan Publik terhadap dunia pendidikan di Sulawesi tenggara.
P:lim
