KENDARI, 19 JUNI 2026 – Persatuan Pemuda Aktivis Sulawesi Tenggara (PPS) secara resmi menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Selasa, 23 Juni 2026. Aksi ini merupakan bentuk kemarahan publik atas maraknya dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMAN 1 Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, yang terindikasi terjadi sejak tahun anggaran 2023 hingga 2025.
Berdasarkan investigasi dan temuan awal PPS, terdapat indikasi kuat adanya manipulasi data sistematis dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). PPS menduga praktik culas ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai ratusan juta rupiah. Dana yang seharusnya menjadi hak siswa untuk menunjang kualitas pendidikan, justru diduga diselewengkan melalui praktik mark-up pada pos pemeliharaan sarana prasarana, pengadaan buku, hingga anggaran publikasi sekolah.
Sikap tertutup dari pihak sekolah menambah kecurigaan publik. Hingga berita ini diturunkan, Kepala SMAN 1 Tirawuta belum memberikan jawaban maupun klarifikasi apa pun saat dimintai keterangan oleh tim investigasi PPS terkait transparansi penggunaan dana tersebut. Keengganan untuk memberikan klarifikasi ini semakin memperkuat dugaan adanya upaya menutupi penyimpangan di institusi pendidikan tersebut.
Tuntutan Tegas PPS:
Mendesak BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara: Segera turun tangan melakukan audit investigasi menyeluruh dan memeriksa Kepala SMAN 1 Tirawuta terkait aliran dana BOS tahun anggaran 2023-2025 yang diduga merugikan negara ratusan juta rupiah.
Mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara: Memanggil dan memeriksa Kepala SMAN 1 Tirawuta atas dugaan penyalahgunaan anggaran negara. PPS menuntut aparat penegak hukum tidak masuk angin dan bekerja secara profesional demi menjaga marwah pendidikan.
Aksi massa akan dimulai pada pukul 08.30 WITA dengan titik kumpul di MTQ, berlanjut melakukan tekanan di kantor Kejaksaan Tinggi Sultra dan berakhir di kantor BPK Sultra. PPS menegaskan bahwa aksi ini akan terus berlanjut hingga tuntutan hukum terpenuhi dan oknum yang terlibat diproses secara transparan.
“Pendidikan adalah masa depan bangsa. Membiarkan korupsi merajalela di sekolah sama saja dengan membunuh masa depan generasi penerus. Kami menuntut keadilan bagi siswa dan ketegasan bagi para koruptor!” tegas perwakilan PPS.
