KENDARI, 14 Mei 2026 – Fenomena banjir yang melanda Kota Kendari belakangan ini memicu desakan kuat bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk segera mengambil langkah strategis lintas sektoral. Kota Kendari, yang secara geografis berada di wilayah hilir, dinilai tidak akan mampu menyelesaikan persoalan banjir sendirian tanpa adanya koordinasi dengan wilayah penyangga di hulu.
Ketua DPD PERAK SULTRA Konawe Selatan, Nursalim MK, menekankan bahwa meskipun curah hujan tinggi adalah faktor alamiah, namun kepungan banjir yang terjadi saat ini merupakan dampak nyata dari masifnya alih fungsi lahan. “Kita harus sadar, Kota Kendari ini di hilir, bukan di hulu. Muara sungai ada di sini. Jika hutan di perbatasan digunduli dan statusnya diturunkan, maka Kendari yang akan menerima kiriman airnya,” ujarnya.
Pihaknya mencatat beberapa poin krusial yang menjadi penyebab utama banjir:
Alih Fungsi Lahan: Maraknya pembangunan perumahan yang melakukan penimbunan tanpa memperhatikan fungsi sungai-sungai kecil.
Degradasi Ekosistem: Hutan dan gunung penyangga di perbatasan kota kini mulai gundul dan beralih fungsi menjadi area olahan.
Hulu ke Hilir: Pentingnya Pemerintah Provinsi untuk mendudukkan persoalan ini bersama Pemerintah Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, Konawe, dan Konawe Utara.
Rilis ini menekankan bahwa penanganan pasca-banjir memang perlu, namun antisipasi jauh lebih mendesak. Kolaborasi lintas wilayah diharapkan dapat menjaga ekosistem alami yang tersisa guna mencegah bencana serupa di masa depan.
Kontak Media:
Pusat Informasi PERAK SULTRA
