KENDARI — Ketua Umum Persatuan Pemuda Aktivis Sulawesi Tenggara (PPA-Sultra), Nursalim, memberikan peringatan keras (warning) kepada manajemen PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Tenggara terkait kebijakan pemadaman bergilir secara sepihak yang merugikan masyarakat.
PPA-Sultra mempertanyakan urgensi dan akuntabilitas PLN dalam menetapkan aturan pembatasan daya dan pemadaman ini. Alasan penurunan pasokan listrik akibat pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeneponto sebesar 125 MW dinilai sebagai bentuk kelalaian mitigasi energi.
Poin Tuntutan dan Kritikan PPA-Sultra:
Gugat Aturan Sepihak: Nursalim mempertanyakan dasar PLN menetapkan aturan langkah ini tanpa adanya kompensasi dan solusi konkret bagi masyarakat.
Kritik Durasi Pemadaman: Pemadaman bertahap berdurasi 1 hingga 4 jam per wilayah dinilai sangat mengganggu roda ekonomi warga Sultra.
Tuntut Solusi Cadangan: PLN Sultra dituntut tidak hanya bergantung pada PLTU Jeneponto dan wajib menyiapkan pasokan cadangan yang stabil.
Desak Transparansi Publik: PPA-Sultra meminta PLN membuka jadwal dan pemetaan wilayah padam secara jujur, adil, dan transparan.
Pernyataan Langsung Ketua Umum PPA-Sultra:
“Kami memberikan warning keras kepada PT PLN Persero Sultra! Jangan jadikan pemeliharaan jaringan dan penurunan pasokan di PLTU Jeneponto sebagai tameng untuk mengorbankan hak-hak konsumen di Sulawesi Tenggara. Pemadaman hingga 4 jam ini sangat merugikan aktivitas masyarakat dan pelaku usaha mikro. Ada apa dengan manajemen PLN? Kenapa langkah sekrusial ini diambil tanpa mitigasi yang matang? Jika kondisi ini terus berlarut tanpa solusi, kami dari PPA-Sultra siap turun ke jalan untuk menuntut keadilan!” tegas Nursalim.
PPA-Sultra menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga PT PLN memberikan jaminan stabilitas listrik di bumi Sulawesi Tenggara.
