Kendari_Dugaan praktik penampungan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar ilegal tidak lagi sekadar indikasi biasa. Berdasarkan hasil investigasi lapangan, aktivitas yang terpantau menunjukkan pola yang berulang, terstruktur, dan mengarah pada dugaan praktik yang terorganisir.
Tim investigasi menemukan adanya lalu lintas kendaraan besar, termasuk truk tangki pengangkut solar, yang secara rutin keluar masuk di lokasi yang diduga menjadi titik penampungan. Aktivitas tersebut berlangsung di area yang relatif jauh dari permukiman warga, dengan intensitas yang tidak dapat dikategorikan sebagai aktivitas biasa.
Keterangan warga sekitar menguatkan temuan ini. Mereka membenarkan adanya aktivitas tersebut, meskipun tidak mengetahui secara pasti bentuk kegiatan yang dilakukan. Namun, frekuensi kendaraan tangki yang keluar-masuk secara berkala menjadi indikasi kuat adanya pergerakan distribusi BBM dalam skala tertentu.
Pola ini memunculkan dugaan bahwa aktivitas tersebut bukan bersifat sporadis, melainkan telah berjalan secara sistematis. Dalam banyak kasus serupa, praktik seperti ini kerap berkaitan dengan penimbunan dan distribusi ulang BBM, termasuk kemungkinan penyalahgunaan solar bersubsidi untuk kepentingan komersial.
Jika dugaan tersebut benar, maka praktik ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dalam Pasal 53 huruf c ditegaskan bahwa penyimpanan BBM tanpa izin usaha merupakan tindak pidana.
Selain itu, Pasal 55 menyebutkan bahwa penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dapat dikenai sanksi pidana penjara hingga 6 (enam) tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.
Ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 juga secara jelas membatasi distribusi BBM subsidi. Setiap bentuk penampungan dan distribusi di luar sistem resmi membuka peluang besar terjadinya penyimpangan yang merugikan negara.
Yang menjadi sorotan serius adalah bagaimana aktivitas dengan pola terstruktur seperti ini dapat berlangsung tanpa adanya tindakan nyata dari pihak berwenang. Lalu lintas truk tangki dalam intensitas tinggi bukanlah aktivitas yang mudah luput dari pengawasan.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan yang lebih dalam:
apakah terjadi kelalaian dalam pengawasan, atau justru ada pembiaran terhadap aktivitas yang diduga melanggar hukum ini?
Jika tidak segera ditindak, praktik seperti ini berpotensi menjadi bagian dari rantai distribusi ilegal yang lebih besar, yang selama ini dikenal sebagai bagian dari jaringan mafia BBM. Dampaknya tidak hanya pada kerugian negara, tetapi juga pada terganggunya distribusi energi yang seharusnya tepat sasaran.
Desakan kini mengarah pada aparat penegak hukum untuk tidak sekadar menindak di permukaan, tetapi mengusut hingga ke akar—termasuk kemungkinan keterlibatan pihak-pihak tertentu yang memiliki peran dalam melancarkan aktivitas tersebut.
Penegakan hukum yang tegas, terbuka, dan tanpa kompromi menjadi satu-satunya cara untuk memastikan bahwa praktik serupa tidak terus berkembang di lapangan.
Rilisan ini menjadi sinyal kuat bahwa dugaan aktivitas ilegal tersebut telah terpantau dan tidak lagi bisa dianggap sebagai kejadian biasa.
