KONSEL — Langkah pemerintah daerah merilis data 2.286 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos di Kabupaten Konawe Selatan yang terindikasi transaksi judi online pada periode Agustus 2026 mendulang kritik pedas dari pemuda daerah.
Pemuda putra Konawe Selatan menilai tindakan membocorkan dan mempublikasikan data transaksi tersebut ke publik terkesan terlalu terburu-buru mempermalukan masyarakat kecil, tanpa ada rasa tanggung jawab atau evaluasi mendalam terhadap kegagalan pemerintah sendiri dalam melindungi warga dari gempuran kejahatan digital.
Rakyat Kecil Dipermalukan, Peran Negara Malah Absen
Fakta bahwa 984 KPM berada di Desil 1—kelompok paling miskin—menunjukkan bahwa warga desa, emak-emak, hingga lansia berada di posisi yang paling rentan.
Namun, alih-alih dilindungi dan diberi pemahaman, keberadaan data ini seolah-olah dijadikan alat untuk menyudutkan dan menghakimi penerima bansos sebagai pihak yang bersalah secara tunggal.
”Sangat ironis ketika pemerintah begitu cepat menggiring opini dan seolah mempermalukan warga miskin penerima bansos ke publik, padahal pemerintah sendiri gagal total membendung jutaan pesan spam judi online yang bebas meneror HP warga setiap hari,” tegas narasi Andi sebagai Pemuda Konsel.
Mengabaikan Penyebab Utama: Kegagalan Sistemik Digital
Andi sebagai Pemuda Konsel mengingatkan bahwa munculnya transaksi tersebut tidak lepas dari kelalaian negara dalam mengontrol ekosistem digital:
Promosi Agresif Tanpa Filter: Kementerian Kominfo/Komdigi dan operator seluler dinilai gagal menyaring SMS blast dan iklan otomatis yang menyasar nomor HP warga pedesaan.
Pencatutan Identitas Warga Rentan: Banyak kasus di lapangan di mana nomor HP, KTP, atau rekening lansia dan emak-emak dimanfaatkan atau dipinjam oleh oknum/keluarga lain tanpa pemahaman korban.
Penyelesaian di Hilir: Pemerintah terbiasa menghukum rakyat kecil di hilir, namun terkesan lambat melumpuhkan bandar, penyedia SMS blast, dan rekening penampung di hulu.
Tuntutan Pemuda Konsel: Hentikan Stigmatisasi, Lakukan Verifikasi Faktual!
Menanggapi situasi ini, Pemuda Konawe Selatan menyampaikan desakan keras kepada Pemda dan Dinas Sosial Konawe Selatan.
Hentikan Narasi yang Mempermalukan Warga: Pemda diminta tidak membangun stigma negatif seolah-olah seluruh penerima bansos adalah pelaku kejahatan. Catatan resmi sendiri menyatakan data ini baru berupa indikasi transaksi, bukan bukti tindak pidana.
Lakukan Ground-Checking Secara Humanis: Dinsos bersama pendamping PKH/TKSK wajib mendatangi warga satu per satu di 25 kecamatan untuk verifikasi, bukan langsung mencoret hak bansos mereka secara sepihak dari balik meja.
Evaluasi Internal dan Edukasi: Tugas pemerintah adalah mengedukasi dan membentengi literasi digital warga desa, bukan sekadar memetakan data lalu melempar kesalahannya kepada rakyat miskin.
