JAKARTA – Awali Tahun 2025, Rombongan DPRD Kabupaten Konawe melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB RI).
Diketahui, Kunker yang dilakukan rombongan DPRD kabupaten Konawe dipimpin langsung oleh Ketua DPRD kabupaten Konawe, I Made Asmaya, S.Pd., MM.
Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk menyuarakan serta mengawal aspirasi yang pernah dilakukan Forum Komunikasi Honorer Aktif sebelumnya di DPRD Konawe.
Aspirasi yang diterima oleh DPRD Konawe iyalah terkait informasi dari masyarakat adanya dugaan kecurangan dalam proses seleksi dan penerimaan PPPK (P3K) di Kabupaten Konawe. Sehingga atas dasar itulah Rombongan DPRD Konawe melakukan Kunker ke MenPAN-RB RI.
Selain menyampaikan aspirasi masyarakat, rombongan DPRD kabupaten Konawe yang dipimpin oleh I Made Asmaya juga menyinggung terkait perihal Kelulusan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), khususnya di Kabupaten Konawe.
Ketua DPRD I Made Asmaya, S.Pd., MM., beserta wakil dan Anggota lainnya, melakukan Konsultasi dan Koordinasi ke Kementerian PAN-RB.
Selaku Pimpinan DPRD Konawe, I Made Asmaya menyampaikan bahwa dirinya sering menerima pertanyaan dari konstituen tentang system kelulusan PPPK.
“Kami selaku Pimpinan maupun rekan-rekan di DPRD belum memberikan jawaban baik, dikarenakan belum ada pemahaman secara utuh mengenai prihal rencana sistem Kelulusan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tersebut,” ucap Ketua DPRD Konawe.
Ketua DPRD Konawe Fraksi PDI Perjuangan, I Made Asmaya, S.Pd., MM., mengatakan sebagai Pimpinan di DPRD yang mewakili seluruh masyarakat di kabupaten Konawe dirinya bersedia membantu apa yang diperlukan untuk membangun pembangunan daerah tersebut.
“Ia, saya siap membantu segala keperluan yang di Alami masyarakat Konawe, serta sampai mencari solusi serta mengatasi persoalannya,” tuturnya.
Tidak hanya itu saja, menurut Made Asmaya, selaku Pimpinan DPRD maupun Partai dan bahkan secara Pribadi dirinya akan terus mendesak Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk membuat regulasi atau produk hukum yang bisa mensejahterakan honorer khususnya PPPK yang sudah lama mengabdi di Pemerintahan.
Terakhir, Ketua DPRD Konawe menegaskan bahwa usai Kunker ke MenPAN-RB, dalam waktu dekat ini DPRD Konawe bakal menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemerintah daerah kabupaten Konawe.
