KENDARI – Integritas kepemimpinan di Sulawesi Tenggara kini tengah menjadi sorotan tajam. Perselisihan mengenai komitmen pembayaran yang melibatkan Ketua DPW Partai Ummat Sultra,Serta selaku Pembisnis Muhammad Kobar, terhadap Ketua Ormas, Ramdan Kalenggo, mulai memicu diskusi luas mengenai etika politik dan profesionalisme di Bumi Anoa.
Akar Persoalan
Berdasarkan informasi yang dihimpun, ketegangan ini bermula dari janji pembayaran yang disampaikan Muhammad Kobar kepada Ramdan Kalinggo terkait perjanjian akan membayar dan bertanggung jawab memfasilitasi finansial setiap bulannya saat Ramdan kalenggo menyerahkan diri di Polda Sultra saat kasus pawai budaya tahun 2021. Hingga saat ini, janji tersebut dikabarkan belum terealisasi, sehingga menimbulkan kekecewaan mendalam dari pihak organisasi masyarakat yang dipimpin Ramdan Kalenggo
Sebagai pimpinan Partai Ummat di tingkat provinsi, tindakan Muhammad Kobar tidak hanya berdampak pada reputasi pribadinya, tetapi juga pada citra partai yang ia pimpin. Penundaan hak yang seharusnya diterima oleh pihak Ramdan Kalenggo dianggap dapat mencederai kepercayaan konstituen, terutama menjelang agenda-agenda politik penting di masa depan.
“Pemimpin itu yang dipegang adalah ucapannya. Jika komitmen dasar saja sulit dipenuhi, bagaimana masyarakat bisa menaruh harapan besar?” ungkap salah satu pengamat sosial di Kendari menanggapi situasi ini.
Kesimpulan
Publik Sulawesi Tenggara kini menanti langkah nyata dari Muhammad Kobar untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Ramdan Kalenggo. Penyelesaian yang cepat dan transparan sangat diperlukan untuk meredam spekulasi dan menjaga stabilitas hubungan antarlembaga di Sulawesi Tenggara. Jangan sampai janji politik hanya menjadi slogan tanpa realisasi yang menyentuh hak-hak masyarakat dan mitra kerja.
