KONAWE SELATAN – pembukaan Percetakan Sawa di kecamatan angata desa puao sejatinya merupakan cita-cita kolektif masyarakat ketika menentukan nakhoda pemerintahan.
Dari proses politik tersebut, harapan besar diletakkan di pundak kepala daerah dan wakilnya sebagai penerima amanah, agar mampu menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan, bukan sekadar deretan proyek fisik percetakan Sawa yang tampak megah di permukaan.
Namun, idealisme itu kerap berhadapan dengan ironi praktik di lapangan.
Pembukaan cetak Sawa yang seharusnya dirancang secara matang, terukur, dan berpijak pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, justru terkesan dipaksakan. Kecepatan menjadi tujuan utama, sementara perencanaan, kualitas pekerjaan, serta kepatuhan terhadap regulasi perlahan tersisih, seolah dapat dinegosiasikan.
Ketua Lembaga Sulawesi tenggara Corupttion wahct (SULTRA_CW) Yusrim Ls S.sos, menilai bahwa meski sejak awal telah diperkirakan sulit diselesaikan tepat waktu, namun proyek tetap dipaksakan .
“Ironisnya, peringatan tersebut seolah diabaikan. Proses lelang tetap berjalan, seakan pertimbangan teknis dan risiko hukum bukanlah prioritas utama,” ujar gondrong, Rabu (31/12/2025).
Fenomena ini pun menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Masyarakat mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dikejar: pembukaan yang berkelanjutan atau target lain yang tak kasat mata?
Yusrim kemudian mencontohkan salah satu proyek yang dinilainya terkesan dipaksakan, yakni Pembukaan percetakan Sawa yang tak di tertera luas nya yang nota Bene di Kecamatan angata desa puao Konawe selatan dengan Nomor Kontrak: tidak di pajang ke papan proyek
Proyek yang bersumber dari APBN tersebut memiliki nilai anggaran sebesar Rp3.773.225.422,00 dengan masa pelaksanaan 35 hari kalender, terhitung sejak November 2025hingga sampai saat ini yang sedikit lagi memasuki tahun 2026.
“Kontraknya sudah berakhir, tetapi pekerjaannya belum selesai,” ungkap yusrim
Reporter: gondrong/ys
