Konawe Selatan – Dugaan manipulasi data guru dan daftar hadir (absensi) mencuat di SD-SMP Negeri Satap 4, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan. Kepala sekolah di lembaga pendidikan tersebut diduga telah merekayasa absensi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Guru Tidak Tetap (GTT) selama bertahun-tahun.
Informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber internal sekolah mengungkapkan bahwa nama salah satu guru GTT, Firdam Pramuji, S.Pd, yang dikabarkan telah lulus seleksi PPPK tahun 2024, tercatat hadir secara rutin dalam absensi guru. Padahal, berdasarkan keterangan para guru dan staf, yang bersangkutan tidak pernah aktif mengajar dan tidak pernah terlihat hadir di lingkungan sekolah selama beberapa tahun terakhir.
Hal serupa juga terjadi pada nama Novita Dewi, S.Pd, yang tiba-tiba muncul aktif di sekolah sebagai guru SMP. Kehadirannya mulai terlihat setelah munculnya informasi dari pemerintah pusat terkait seleksi sertifikasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi tenaga honorer yang telah mengabdi minimal tiga tahun. Hal ini memicu kecurigaan bahwa kehadirannya hanya demi memenuhi syarat administratif seleksi tersebut.
Seorang guru tetap di sekolah tersebut yang meminta namanya dirahasiakan mengaku terkejut ketika melihat daftar hadir guru. Ia menemukan nama Firdam Pramuji dan Novita Dewi secara rutin tercatat hadir lengkap dengan tanda tangan.
“Kami sangat terkejut. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak pernah hadir di sekolah, namanya tercatat hadir lengkap dengan tanda tangan setiap bulan?” ujar sumber tersebut.
Lebih jauh, guru itu mengungkapkan bahwa praktik manipulasi ini diduga sudah berlangsung sejak tahun 2022 hingga 2025. Absensi atas nama keduanya tercatat secara konsisten, meski tidak pernah terlihat mengajar atau berinteraksi dengan siswa.
Tak hanya itu, hasil penelusuran beberapa guru menemukan bahwa Firdam Pramuji dan Novita Dewi merupakan kerabat dekat kepala sekolah. Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya praktik nepotisme dalam pengelolaan SD-SMP Satap 4.
“Kami menduga ada unsur kesengajaan dari kepala sekolah untuk memalsukan absensi guna memenuhi syarat administratif agar keduanya bisa ikut seleksi sertifikasi,” imbuhnya.
Dugaan semakin menguat karena keduanya diketahui tidak berdomisili di Kabupaten Konawe Selatan, yang memperkuat ketidakjelasan kehadiran mereka selama ini.
Para guru berharap instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan Inspektorat Daerah segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan manipulasi data guru dan absensi tersebut. Mereka juga meminta audit terhadap daftar hadir dari tahun ke tahun serta pemanggilan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
“Kami hanya ingin keadilan ditegakkan. Jangan sampai guru-guru yang benar-benar mengabdi dengan jujur dan tulus malah tersingkir akibat praktik-praktik manipulatif seperti ini,” pungkas narasumber.
Kasus ini menambah daftar persoalan serius dalam tata kelola pendidikan, khususnya dalam aspek kepegawaian, integritas, serta transparansi dalam rekrutmen dan pengelolaan guru honorer di wilayah Konawe Selatan.
Tim Redaksi
