JAKARTA – East Indonesia Malaka Project Institute (EIMPI) menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk melindungi hak-hak rakyat Indonesia atas pengelolaan sumber daya alam nasional.
Dukungan ini disampaikan menyikapi pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers di Istana Negara yang menegaskan bahwa negara wajib hadir dan berpihak kepada rakyat, serta tidak boleh membiarkan kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh segelintir kepentingan yang merugikan masyarakat luas.
Sejalan dengan itu, EIMPI mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk memerintahkan pemeriksaan menyeluruh dan transparan terhadap oknum jenderal di tubuh Polri maupun TNI yang diduga membekingi atau melindungi kepentingan perusahaan pertambangan, perkebunan, serta minyak dan gas yang bermasalah dan berpotensi merugikan negara serta rakyat.
“Pidato Presiden Prabowo Subianto adalah sinyal kuat bahwa era pembiaran terhadap praktik-praktik yang merusak keadilan pengelolaan sumber daya alam harus diakhiri. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan korporasi yang dibekingi kekuasaan,” tegas Indra Dapa Saranani, CEO East Indonesia Malaka Project Institute.
Menurut EIMPI, keterlibatan oknum aparat bersenjata dalam melindungi kepentingan bisnis sumber daya alam, jika benar terjadi, merupakan ancaman serius bagi supremasi hukum, keadilan sosial, dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, langkah tegas Presiden untuk membersihkan institusi negara dari praktik semacam ini dinilai sangat penting demi memulihkan kepercayaan publik.
EIMPI juga menekankan bahwa TNI dan Polri sebagai alat negara harus netral, profesional, dan sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat, bukan menjadi tameng bagi praktik eksploitasi sumber daya alam yang merusak lingkungan dan menyingkirkan hak masyarakat lokal.
“Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan keberpihakannya kepada rakyat. Kini publik menaruh harapan besar agar komitmen tersebut diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk penegakan hukum tanpa pandang bulu,” lanjut Indra.
East Indonesia Malaka Project Institute menyatakan kesiapan untuk memberikan data, kajian, serta informasi pendukung apabila dibutuhkan dalam upaya penegakan hukum dan reformasi tata kelola sumber daya alam nasional.
Sumber:
Indra Dapa Saranani
CEO East Indonesia Malaka Project Institute
